Tandaseru — Pemda Halmahera Barat, Maluku Utara, berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga honorer paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Hal ini disampaikan Bupati James Uang usai bertemu dengan puluhan tenaga honorer di kantor bupati, Senin (29/9/2025). Para honorer mempertanyakan hasil pengusulan ke Kemenpan-RB.
Bupati James menyampaikan, langkah ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan tenaga honorer yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan publik.
“Saya sudah melakukan komunikasi intensif dengan DPR RI guna memperjuangkan aspirasi tenaga honorer. Dan Komisi II DPR RI Rifqi, saya minta beliau untuk membantu mengomunikasikan hal ini dengan Kemenpan-RB dan beliau menyatakan siap untuk menyampaikan langsung ke kementerian terkait,” ungkapnya.
Bupati dua periode ini menjelaskan, setelah komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI tersebut, pihaknya mendapatkan respons positif dari Kemenpan-RB. Menurutnya, Kemenpan-RB telah memastikan mekanisme pengusulan kembali akan dibuka dalam waktu dekat.
“Tidak lama setelah komunikasi itu, saya langsung ditelepon oleh pihak Kemenpan-RB. Mereka menyampaikan bahwa link pengusulan akan segera dibuka kembali dan dibereskan dalam waktu dekat,” bebernya.
Ia menyebutkan, 123 daerah di Indonesia, termasuk Halmahera Barat, belum mengajukan sepenuhnya daftar tenaga honorer paruh waktu ke Kemenpan-RB. Pemda Halbar sendiri telah menyiapkan usulan 1.405 orang tenaga honorer untuk diajukan.
“Prinsipnya Pemda Halmahera Barat tetap mengakomodir 1.405 orang tenaga honorer yang sudah kami usulkan. Ini bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan anggaran yang menjadi pertimbangan penting dalam pengusulan tenaga honorer. Pemda telah menghitung kebutuhan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 16,5 miliar per tahun untuk mengakomodir 1.405 orang tenaga honorer.
“Pertimbangan anggaran ini sudah kami hitung secara matang, sesuai arahan Kepala BKN bahwa tenaga honorer harus dikembalikan pada skema yang tepat agar mereka tetap bisa diakomodir. Kepala BKN sendiri juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar tenaga honorer tetap masuk dalam usulan,” tandasnya.
Sementara salah satu tenaga honorer dalam pertemuan itu menyampaikan, apa yang disampaikan bupati menjadi dasar pihaknya mencari tahu hasilnya.
“Apa yang disampaikan Pak Bupati itu cukup jelas dan akan kita pahami, sampai kita datang ke sini karena kepastian itu tidak ada. Dan yang disampaikan Pak Bupati ini berarti cukup jelas, tinggal kita sabar menunggu dan kejar. Jangan sampai kita berhenti untuk kejar, karena ini menyangkut dengan nasib,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.